Pemkab Lombok Tengah Tolak Bayar Fee MotoGP 2025

MotoGP, Sportrik Media - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), memutuskan tidak ikut membayar hosting fee untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 di Sirkuit Internasional Mandalika. Bupati Lalu Pathul Bahri menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran biaya tersebut menjadi kewenangan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Sebagai gantinya, Pemkab akan mengoptimalkan promosi event balap internasional ini untuk mendukung pariwisata lokal. Berdasarkan analisis mendalam, keputusan ini mencerminkan strategi kolaborasi yang lebih fokus pada manfaat ekonomi tanpa beban anggaran langsung.

Pernyataan Bupati Pathul disampaikan pada Selasa (26 Agustus 2025), menjelang persiapan MotoGP Mandalika 2025. Meski demikian, Pemkab siap berkontribusi melalui upaya promosi gencar, termasuk kemungkinan pembelian tiket oleh pegawai pemerintah seperti pada tahun sebelumnya.

Kewenangan Hosting Fee dan Batasan APBD

Bupati Lalu Pathul Bahri menjelaskan bahwa hosting fee MotoGP Mandalika 2025 bukanlah tanggung jawab Pemkab Lombok Tengah, melainkan MGPA dan ITDC sebagai penyelenggara utama. “Itu sudah menjadi kewenangan dari MGPA ataupun ITDC, karena kita pemerintah belum ada yang seyogyanya memfasilitasi hosting fee ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa jika Pemprov NTB atau 10 kabupaten/kota diwajibkan membayar, hal tersebut harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemkab tidak dapat memutuskan sendiri tanpa persetujuan wakil rakyat, mengingat pembayaran hosting fee akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Bagaimana kita mau siapkan angarannya, diskusi dengan mereka (DPRD) saja belum ada, sebab untuk bayar ini kan artinya pakai APBD,” tegas Bupati Pathul. Strategi ini sejalan dengan keterbatasan fiskal daerah, di mana prioritas anggaran lebih difokuskan pada program pembangunan lokal.

Kolaborasi melalui BUMN dan BUMD

Bupati Pathul merekomendasikan agar pembayaran hosting fee dilakukan melalui kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Yang kerjasama seharusnya sesama badan usaha, agar sama-sama menguntungkan,” katanya. Pendekatan ini diharapkan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, di mana BUMN seperti ITDC dapat memimpin pembiayaan sementara BUMD mendukung operasional lokal.

Kolaborasi semacam ini telah terbukti efektif pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika sebelumnya, di mana event tersebut menghasilkan dampak ekonomi signifikan bagi NTB. Dengan demikian, Pemkab Lombok Tengah tetap terlibat tanpa menanggung beban finansial utama, memungkinkan alokasi APBD untuk sektor lain seperti infrastruktur dan literasi dasar.

Optimasi Promosi sebagai Bentuk Kontribusi

Meski tidak membayar hosting fee, Pemkab Lombok Tengah berkomitmen berkolaborasi melalui promosi intensif MotoGP Mandalika 2025. Pada tahun-tahun sebelumnya, pegawai pemerintah daerah turut membeli tiket untuk mendukung event, yang tidak hanya meningkatkan jumlah penonton tetapi juga memperkuat citra Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas. “Kalau rencana tahun ini (pegawai beli tiket MotoGP) belum kita diskusikan kembali,” ungkap Bupati Pathul.

Upaya promosi ini diharapkan mendorong kunjungan wisatawan domestik dan internasional, sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi dari event MotoGP. Sirkuit Mandalika, yang baru saja menjadi tuan rumah ajang balapan MGPA pekan lalu dengan ratusan penonton, menunjukkan potensi besar sebagai venue internasional. Dengan promosi gencar, Pemkab bertujuan meningkatkan okupansi hotel, perdagangan lokal, dan kesadaran publik terhadap keindahan Lombok Tengah.

Dampak Ekonomi dan Prospek MotoGP Mandalika 2025

MotoGP Mandalika telah menjadi magnet pariwisata bagi NTB, dengan event 2024 menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp4,8 triliun menurut data Kemenparekraf. Keputusan Pemkab untuk fokus pada promosi tanpa hosting fee dianggap strategis, mengingat keterlibatan penuh Pemda dalam pembiayaan dapat membebani APBD yang terbatas. Namun, kolaborasi dengan MGPA dan ITDC tetap krusial untuk memastikan kelancaran event hingga 2040 sesuai lisensi.

Di tengah polemik hosting fee sebelumnya pada 2024, pendekatan ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menyelenggarakan event besar. Dengan sinergi BUMN-BUMD dan promosi daerah, MotoGP Mandalika 2025 berpotensi lebih sukses, memperkuat posisi Indonesia di kancah MotoGP global. Untuk pembaruan terkini seputar MotoGP dan pariwisata Mandalika, kunjungi Sportrik.